Pages

Peringati Reformasi, Komitmen: Usut Tuntas Pelanggaran Ham di Indonesia, dan Bangun Politik Alternatif


Komite 20 tahun reformasi di depan pasar Gamalama, ternate 21 mei 2018


Ternate, Komite 20 Tahun Reformasi, Rebut Kemerdekaan, Kesetaraan, dan Kesejahteraan (Komitmen) melakukan aksi kampanye memperingarti 20 tahun reformasi di depan pasar Gamalama, Senin (21/05/18)


Ditengah aktifitas ramadhan, tidak membuat perlawanan surut begitu saja, mereka mengklaim bahwa bulan puasa bukan berarti tak melawan, justru menjadikan puasa sebagai tajuk perlawanan terhadap kekuasaan yang tidak pro terhadap rakyat.


Justru bulan mei adalah bulan perlawanan, di mana dalam sejarah indonesia, rarusan ribu bahkan jutaan rakyat tumpah ruah ke jalan menuntut sekaligus meruntuhkan rejim diktator Orde baru, rejim militeristik dan rejim penindas.


Pelanggaran Ham berat yang di lakukan rejim orde baru sampai saat ini belum dan tidak pernah di adili, "kita tidak pernah lupa dengan peristiwa tahun 1965-66 dimana ada jutaan rakyat secara sistematis di bantai, ribuan orang di masukkan kedalam kamp kerja paksa, penyiksaan, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Dan yang terjadi adalah pemerintahan saat ini, Joko widodo menolak untuk terlibat apalagi bertanggung jawab atas noda sejarah ini",ungkap Korlap, Ajo didepan pasar Gamalama, Senin (21/05/18).


Peristiwa 65 adalah pintu masuk segala kekerasan negara terhadap rakyatnya itu menjadi dasar legetimasi kekerasan negara pada rakyatnya dan semua itu tidak diselesaikan sampai detik ini, keadilan di injak-injak, bahkan setelah reformasi berlangsung 20 tahun.


20 tahun reformasi hari ini tidak membuat rakyat semakin sejahtera dan adil, malah menambah dalamnya jurang kesengsaraan dan penderitaan bagi rakyat indonesia. Terbukti dengan maraknya konflik agraria dimana-mana, PHK buruh secara massal dan di legitimasi UU perburuhan no 78 tahun 2015, pelecehan dan kekerasan seksual, rasisme terhadap rakyat papua, teror dan penculikan aktivis kian marak terjadi.


Disisi lain juga,  Orde baru memang telah menjadikan kehidupan sipil di kuasai militer dan mengmini tentara enggan kembali ke barak, terus mengintervensi hak-hak sipil dengan legitimasi lewat produk hukum MoU TNI-Polri yang berkonsekuensi memberangus demokrasi.


"kami menolak segala bentuk undang-undang atau perppu yang memberi ruang bagi kembalinya dwifungsi Tentara, mengecam keras upaya-upaya militerisme dalam kehidupan sipil, karena mengancam domkrasi bagi rakyat indonesia dan seluruh aktivis yang memperjuangkan demokrasi dan kesejahteraan rakyat" Tegas Isra Muhlis, salah satu peserta massa aksi Komitmen.


Selain kasus pembantaian dan militerisasi kehidupan sipil, juga maraknya kriminalisasi terhadap kelompok minoritas LGBT, dengan produk RKHUP yang malah melakukan penghinaan terhadap kemanusiaan secara sistemtis. "Orientasi Seksual bukanlah produk baru, mereka ada karena dinamika peradaban, oleh karena itu, terlepas dari ketidaksetujuan kita terhadap perjuangannya, kita juga harus bersikap bijak dengan tidak mempersekusi, menganiaya, melecehkan dan mendiskriminasikannya, terlebih melepaskan hak demokratiknya untuk tetap menjadi wacana dalam tata kelola yudisial kita". Ungkap Korlap di tengah massa aksi.


Memang kekerasaan terhadap kemanusiaan atas nama stabilitas negara tidak pernah redup seiring dengan penetrasi kapitalisme untuk mengakumulasi kekayaannya dan pemerintah turut melegitimasinya.


Mereka juga menyerukan dan menuntut agar pemerintah indonesia segera menyelesaikan beragam konflik agraria di indonesia, salah satunya yang terjadi di Maluku Utara tepatnya di kecamatan Galela, kabupaten Halmahera Utara yang terjadi di 10 desa di Galela. Yakni, agar segera mencabut izin usaha perkebunan (iup) dan hak guna usaha(hgu) dan tutup PT Kso Capitol Casagro serta kembalikan 2000 Ha tanah petani galela tanpa syarat apapun.


"pemerintahan Joko Widodo, 3 tahun berkuasa telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat dan menjadi boneka imperialisme,  dan juga Prabowo adalah aktor dari penculikan aktivis dan turut mengerahkan pasukan membantai rakyat pada peristiwa mei 1998, tidak pernah di adili, malah dengan enaknya mendirikan partai dan mencalonkan diri sebagai presiden, maka keduanya adalah musuh sejati rakyat, dan kita tidak bisa menggantungkan nasib kepada keduanya, saatnya bangun politik alternatif, jalan keluar bagi rakyat"  Tegas dan ajakan Korlap kepada rakyat.


Lanjut Korlap, "Apa itu politik alternatif? Politik alternatif adalah jalan keluar bagi rakyat yang tidak tergantung dan tunduk terhadap penguasa dan seluruh partai politik yang hanya berikan ilusi, Politik alternatif adalah suatu jalan ketiga(alternatif) yang mandiri tanpa mengemis terhadap kekuasaan, yang demokratis, dan tidak bersatu dengan musuh-musuh rakyat, juga tidak bersatu dengan kekuatan politik anti demokrasi".


Diranah politik sendiri, kanca politik elektoral masih di dominasi oleh partai-partai perwakilan borjuis, yang sebagian besarnya adalah elit-elit politik lama, mengahadapi konstalasi politik hari ini yang lebih mengarah pada kepentingan kapitalism-imperialisme, maka benar bahwa kebutuhan mendesak kita dan jalan keluar dari segala persoalan rakyat indonesia adalah membangun partai politik alternatif, yang benar-benar pro terhadap kepentingan rakyat, bukan kepentingan borjuasi dan kapitalisme***


(Ajun)

Admin

Mari Berteman:

1 komentar:

  1. Wah keren nih infonya, jangan lupa mampir ke tulisan saya juga yaa https://hainuna.wordpress.com/2019/01/28/reformasi-organisasi-tni/

    BalasHapus